Sejarah Aceh: Peta, Letak Geografis, Wilayah Administrasi, dan Lambang identitas

  • Whatsapp

Sejarah Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sejarah yang panjang. Sejarah itu dimulai dari zaman kerajaan. Sejarah kejayaan Aceh yang sangat terkenal dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai tercatat sebagai Kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada masanya. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu. Merah Silu dari Samudra Darussalam berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai. Kemudian, kedua daerah ini dijadikan sebuah kerajaan dengan nama Kerajaan Samudra Pasai (berada di Aceh Utara).

icon-provinsi-Nanggroe-Aceh-Darussalam

Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu berganti nama dan bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau lebih dikenal dengan nama Sultan Malikussaleh. Beliau adalah raja pertama yang memerintah pada tahun 1267 M sampai 1297 M, sekitar abad ke-13.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai sangat strategis sehingga memegang peranan penting bagi jalur perdagangan internasional yang melewati Samudera Hindia dan Selat Malaka. Dengan posisi yang strategis tersebut, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat. Samudra Pasai juga berkembang sebagai bandar transit yang menghubungkan para pedagang Islam yang datang dari arah barat dan timur. Keadaan ini mengakibatkan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa itu, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada masa itu pemerintahan Samudra Pasai juga terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam, baik di India maupun Arab.

Menurut cerita Ibnu Batutah (seorang musafir dari Kerajaan Maroko), perdagangan di Samudra Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Hal ini karena didukung oleh armada laut yang kuat sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Komoditas perdagangan dari Samudra Pasai yang penting adalah rempah-rempah. Pada masa itu untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar. Alat tukar itu berupa uang emas yang dinamakan Deureuham (dirham).

Masa Kejayaan Kerajaan Aceh

Sejarah Aceh mencatat puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam atau Sultan Iskandar Muda yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam (sekarang Kota Banda Aceh). Beliau berkuasa mulai awal abad XVI, tepatnya pada tahun 1607-1636. Inilah masa kejayaan yang paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Daerah kekuasaannya semakin besar dan menyandang reputasi internasional sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran tentang agama Islam.

Wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh sampai ke Penang (Malaysia) dan sampai pantai timur Semenanjung Melayu. Para pedagang asing tunduk kepada Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh kaya raya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan.

Pada masa itu Sultan Iskandar Muda telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Eropa, seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Kesultanan Utsmaniyah atau dikenal dengan Kekaisaran Turki Ottoman yang berkedudukan di Konstantinopel (sekarang Istambul, Turki).

Masa Kemunduran Kerajaan Aceh

Aceh merupakan daerah istimewa yang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Menurut sejarah, Aceh adalah daerah pertama yang mempunyai hubungan langsung dengan dunia luar. Pada masa kejayaannya, tepatnya pada masa Kerajaan Samudra Pasai, provinsi ini memegang peranan penting bagi jalur perdagangan internasional karena posisinya yang strategis.

Karena posisinya yang strategis pula, Kerajaan Samudra Pasai waktu itu berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat. Bertolak dari sejarah Aceh itulah, pantaslah kiranya provinsi Aceh ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Di provinsi Aceh Syariat Islam benar-benar diberlakukan kepada sebagian warganya yang menganut agama Islam. Islam memang agama yang dominan sementara agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dianut oleh sebagian masyarakat lainnya yang berketurunan Jawa, Cina, Batak, dan India.

Setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tanggal 27 Desember 1636 M, lalu digantikan oleh penerus-penerusnya. Akan tetapi, tidak ada lagi yang bisa menyamai kebesaran dan kehebatan Sultan Iskandar Muda dalam memegang tampuk kekuasannya. Akhirnya, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kemunduran kesultanan Aceh bermula sejak wafatnya Sutan Iskandar Thani pada tahun 1641. Kemunduran itu disebabkan adanya dominasi perdagangan oleh Inggris dan Belanda. Hal ini menyebabkan mereka berlomba menguasai kawasan Nusantara untuk kegiatan perdagangan mereka.

Kesultanan Aceh pun terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke16. Pertama, perebutan kekuasan dengan Portugal. Kemudian, sejak abad ke-18 terjadi perebutan kekuasaan dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18 Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Pada tahun 1824 Inggris dan Belanda melaksanakan Perjanjian London. Perjanjian itu telah memberi kuasa kepada Belanda untuk menguasai segala kawasan perdagangan Inggris di Sumatera.

Selama melakukan perdagangan di Aceh, Belanda menghadapi banyak kesulitan. Maka, pada awal abad ke-19 terjadilah pertempuran sengit antara Aceh dan Belanda. Tepatnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Kerajaan Aceh Darussalam.

Menurut sejarah, perang antara Belanda dan Aceh merupakan perang terpanjang dalam sejarah dunia. Perang itu berlangsung lebih kurang selama 69 tahun, yaitu dari tahun 1873 sampai tahun 1942 dan telah menelan jutaan nyawa.

Pada masa kekuasaan Belanda, bangkitlah rasa nasionalisme masyarakat Aceh. Aceh mulai mengadakan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Aceh juga terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Kemudian Teuku Nyak Arif dipilih sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatera pertama, Moehammad Hasan

Masa Pendudukan Jepang di Aceh

Pada tanggal 9 Februari 1942 Jepang mendarat di Ujong Batee, Aceh Besar. Tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum menyambut kedatangannya dengan baik. Mereka berharap Jepang dapat membantu Aceh mengusir Belanda. Akhirnya, Belanda pun dapat diusir oleh Jepang dari tanah Aceh.

Pada mulanya Jepang bersikap baik dan hormat terhadap masyarakat Aceh. Jepang juga menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Namun, saat keadaan sudah membaik, tentara Jepang melakukan pelecehan terhadap masyarakat, terutama terhadap kaum perempuan. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan akidah Islam. Maka, pecahlah perlawanan Aceh terhadap Jepang.

Jepang berada di Aceh hanya 2,5 tahun, tetapi telah banyak pertempuran yang terjadi. Di antara sekian banyak perang yang terjadi ada dua pertempuran yang sulit untuk dilupakan karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, yaitu di Pandrah (Aceh Utara) dan di Cot Plieng (Aceh Utara). Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sedikit banyak telah membebaskan Aceh dari belenggu perang yang mengenaskan.

Selanjutnya, karena perbedaan keinginan masyarakat Aceh, muncullah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan di Tiro pada tahun 1976. GAM adalah sebuah organisasi yang bertujuan memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 2005 GAM dan pemerintah Indonesia berhasil menandatangani persetujuan damai. Dengan demikian, konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun pun berakhir.

Sejarah telah menunjukkan bahwa jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, Syariat Islam sudah mendarah daging di dalam diri masyarakat Aceh. Segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat Aceh bersendikan pada hukum Syariat Islam; Inilah satu keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak dimiliki oleh provinsi lain.

Pemerintah Indonesia pun memberikan penghargaan atas keistimewaan Aceh dengan Syariat Islamnya tersebut. Penghargaan itu diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memperjelas mengenai Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa bidang al-syakhsiyah (masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, nafkah, pengasuh anak, dan harta bersama), mu’amalah (masalah tata cara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam), dan jinayah (kriminalitas) yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan qanun (peraturan daerah).

Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dengan tetap menjamin pemeluk lain dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi, meskipun Islam menjadi agama mayoritas, di provinsi ini pun memiliki keragaman agama.

Berkaitan dengan keistimewaan yang dimiliki, di provinsi ini berlaku dua sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu adalah Sistem Pemerintahan Indonesia dan Sistem Pemerintahan Lokal Aceh. Dalam sistem Pemerintahan Aceh terdapat pembagian wilayah secara administrasif yaitu terdiri atas 18 kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Sementara itu, dalam Sistem Pemerintahan Lokal Aceh terdapat pembagian wilayah, seperti Mukim, Gampong, dan Jurong.

Peta Aceh

Menurut peta Aceh berada di ujung barat wilayah Indonesia. Secara geografis Aceh terletak pada posisi 01° – 06° LU – 94° – 98° BT. Berikut ini gambar peta Aceh lengkap dengan keterangannya.

peta-aceh
Peta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Letak Geografis Aceh

Letak geografis Aceh terletak pada posisi 01°. 58’ 37,2” – 06°. 04’ 33,6” LU – 94°. 57’ 57,6” – 98°. 17’ 13,2” BT. Batas-batas wilayah provinsi Aceh /NAD antara lain sebagai berikut;
a. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman.
b. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.
c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
d. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pasal 18), menyebutkan bahwa Provinsi Aceh juga memiliki wilayah laut yaitu laut teritorial dan laut kepulauan. Luas wilayah daratan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh adalah 57.365,57 km² atau 5.736.557 ha. Adapun rincian penggunaan lahannya, meliputi:
1) perkampungan/permukiman seluas 110.715,55 ha;
2) industri seluas 3.441,93 ha;
3) pertambangan 516,29 ha;
4) persawahan 289.122,47 ha;
5) pertanian tanah kering seluas 136.530,00 ha;
6) tanaman semusim seluas 329.852,03 ha;
7) perkebunan besar seluas 308.053,11 ha;
8) perkebunan kecil seIuas 223.725,72 ha;
9) hutan seluas 3.9463177,56 ha;
10) perairan darat seluas 148.003,17 ha;
11) tanah terbuka 18.930,64 ha;
dan lain-lain seluas; 13,825,17 ha. Provinsi ini juga memiliki 2 danau, 35 gunung, 73 sungai, dan 119 pulau.

Wilayah Administrasi Provinsi Aceh/ NAD

Wilayah administrasi Daerah tingkat II Provinsi Aceh/ NAD dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Sejak tahun 1999, Provinsi Aceh/ NAD telah mengalami beberapa pemekaran wilayah. Sampai tahun 2013 kemarin wilayah administrasi provinsi Aceh terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 daerah kota. Wilayah administrasi tersebut terbagi lagi atas 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa.

Wilayah administrasi yang berbentuk daerah kabupaten di Aceh, meliputi Kabupaten Simeulue (Sinabung), Kabupaten Aceh Singkil (Singkil), Kabupaten Aceh Selatan (Tapaktuan), Kabupaten Aceh Tenggara (Kutacane), Kabupaten Aceh Timur (Idi Rayeuk), Kabupaten Aceh Tengah (Takengon), Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh), Kabupaten Aceh Besar (Janthoi), Kabupaten Pidie (Sigli), Kabupaten Bireuen (Bireuen), Kabupaten Aceh Utara (Lhokseumawe), Kabupaten Aceh Barat Daya (Blangpidie), Kabupaten Gayo Lues (Blangkejeran), Kabupaten Aceh Tamiang (Karang Baru), Kabupaten Nagan Raya (Suka Makmue), Kabupaten Aceh Jaya (Calang), Kabupaten Bener Meriah (Simpang Tiga Redelong), Kabupaten Pidie Jaya (Meureudu). Sementara itu, wilayah administrasi yang berbentuk daerah kota meliputi Kota Banda Aceh (Banda Aceh), Kota Sabang (Sabang), Kota Langsa (Langsa), Kota Lhokseumawe (Lhokseumawe), Kota Subulussalam (Subulussalam).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Musim penghujan terjadi dari bulan September sampai dengan Februari. Hal ini berkaitan erat dengan posisinya yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan di pesisir timur dan utara berkisar antara 1.000 mm-2.000 mm per tahun. Sementara itu, di bagian tengah, pesisir barat dan selatan curah hujannya lebih tinggi antara 2000-3000 mm per tahun. Adapun suhu maksimum rata-rata antara 23-35 Celcius dengan kelembapan nisbi udara antara 65-75%.

Lambang dan Identitas Provinsi Aceh

lambang-provinsi-aceh

Lambang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diambil dari kopiah Aceh berbentuk segi lima. Pada lambang tersebut juga terdapat beberapa simbol dan warna yang mempunyai makna mendalam bagi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

Bentuk lambang segi lima itu mengisyaratkan falsafah hidup rakyat dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Falsafah hidup rakyat dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu disebut Pancacita. Pancacita yang dimaksud meliputi sebagai berikut.
1. Cita keadilan
Cita keadilan dilambangkan dengan gambar dacin.
2. Cita Kemakmuran
Cita kemakmuran dilambangkan dengan gambar padi, lada, kapas, dan cerobong. Padi melambangkan bahan pangan pokok; lada melambangkan kekayaan utama Aceh pada masa lampau; kapas melambangkan bahan sandang utama; cerobong melambangkan industrialisasi.
3. Cita Kerukunan
Cita kerukunan dilambangkan dengan gambar kubah masjid.
4. Cita Kesejahteraan
Cita kesejahteraan dilambangkan dengan gambar kitab dan kalam. Kitab dan kalam tersebut melambangkan kesejahteraan yang menjadi idaman dan tujuan kita hendaklah berlandaskan ilmu pengetahuan.

Adapun warna-warna pada lambang Provinsi Aceh tersebut mengandung makna sebagai berikut.
1. Warna dasar putih bermakna kemurnian.
2. Warna kuning bermakna kejayaan.
3. Warna hijau bermakna kesejahteraan dan kemakmuran.

Selain memiliki lambang daerah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga memiliki maskot atau identitas daerah. Maskot atau identitas daerah tersebut berupa jenis flora dan fauna. Maskot flora berupa bunga jeumpa atau lebih dikenal dengan bunga cempaka. Bagi masyarakat NAD bunga ini mempunyai nilai estetika, sehingga bagus jika ditanam di pekarangan rumah. Tanaman bunga ini juga memiliki nilai ekonomi.

maskot-flora-dan-fauna-daerah-aceh

Sementara itu, maskot faunanya berupa burung cempala kuneng atau burung murai kuning atau burung murai emas Di Provinsi NAD jenis burung ini telah dikenal sejak lama, bahkan sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Namun, keberadaannya terancam punah. Adapun alasan pemilihan burung ini sebagai maskot daerah agar tidak punah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *