Sejarah Pemilihan Umum 1955: Partai Peserta Pemilu dan Pemenangnya

  • Whatsapp

Sejarah pemilihan umum 1955 adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita proklamasi maka penyusunan peta kehidupan politik harus dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai bagian dari mekanisme sosial politik yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, berkembanglah cita-cita untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi. Dengan pemilihan umum, rakyat dapat menentukan arah perjuangan bangsanya. Oleh sebab itu pada bulan September tahun 1955 dilaksanakanlah pemilihan umum yang pertamakali oleh bangsa Indonesia.

Upaya menyelenggarakan pemilihan umum pada awal kemerdekaan dimaksudkan untuk memperjuangkan Republik Indonesia agar mendapat pengakuan dan dihormati oleh negara-negara di dunia. Bagi bangsa Indonesia, pemilihan umum merupakan wahana kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pemilihan umum adalah suatu alat yang dalam prakteknya tidak boleh mengabaikan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan menimbulkan hal-hal yang menyengsarakan atau merugikan rakyat. Pemilu harus menjamin suksesnya program pemerintah. Pemilihan umum diadakan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, dam DPRD II yang sekaligus untuk mengisi keanggotaan MPR.

Sejarah Pemilihan Umum Tahun 1955

Pada tahun 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum pertama di Indonesia, ialah sebagai berikut:

  1. Pada tanggal 29 September 1955 Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota DPR.
  2. Pada tanggal 15 Desember 1955 Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar).

Pada tahun 1955 masyarakat Indonesia diliputi suasana frustrasi dan gelisah dalam bidang sosial politik sebagai akibat dilaksanakannya demokrasi parlementer. Partai-partai politik saat itu tidak sebagai penyalur aspirasi rakyat, tetapi memperjuangkan golongan sendiri. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam DPR pada hakikatnya hanya sebagai wakil-wakil partai yang saling bertentangan. Karena itu mereka tidak mencerminkan dukungan nyata dari pemilih. Jumlah perbandingan suara dalam parlemen masih berpedoman perbandingan suara dalam KNIP.

Harapan rakyat kepada pemilihan umum 1955 cukup besar. Rakyat sudah merasa lelah dan capai atas keadaan berbagai peristiwa dan kejadian yang tidak kunjung reda setelah 10 tahun merdeka. Berbagai gangguan keamanan dari dalam dan luar negeri belum sepenuhnya dapat diatasi. Dengan demikian cita-cita luhur proklamasi yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila jauh dari kenyataan. Itulah sebabnya, rakyat sangat mendukung diadakannya pemilihan umum 1955 untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, rakyat merasa terwakili dalam menentukan arah kehidupan bangsa untuk meraih cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut segera diadakan pemilu. Kabinet Ali Sastroamijoyo (PNI) segera mempersiapkan pemilu. Sejarah pemilihan umum pertama setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada tahun 1955, yaitu pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi, PSII, NU, PSI, Partai Katolik, dan Parkindo. Untuk itu pada tanggal 31 Mei 1954 segera dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Pada tanggal 16 April 1955 panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan pemilu DPR pada tanggal 29 September 1955, sedang pemilihan anggota Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Organisasi peserta pemilu (OPP) segera mengadakan kampanye, walaupun kabinet Ali jatuh pada Juni 1955. Pemilu tetap dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi). Pemilu dilaksanakan dengan pedoman Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953.

Partai Peserta Pemilu 1955 dan Pemenangnya

Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia menuju kotak suara untuk memberikan suaranya. Partai peserta pemilu tahun 1955 terdiri dari 70 partai politik, organisasi massa, dan perorangan, sedang yang mendapatkan suara sejumlah 28 partai.

partai peserta pemilu tahun 1955
28 Partai Peserta Pemilihan Umum 1955

Peninjau-peninjau luar negeri menilai bahwa bangsa Indonesia telah memperlihatkan taraf kemasakan yang tinggi dalam melaksanakan pemilu 1955 sebagai salah satu ungkapan demokrasi. Empat partai muncul sebagai partai pemenang pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dengan jumlah suara secara berturut-turut 57 kursi, 57 kursi, 45 kursi, dan 39 kursi. Perhatikan Tabel 1.1. Munculnya NU dan PKI sebagai partai besar merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya.

Pemilihan umum untuk Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 dengan hasil yang sejajar dengan yang dicapai untuk DPR. Suasana dalam menghadapi pemilihan untuk memilih konstituante lebih tenang daripada suasana ketika menghadapi pemilihan umum untuk memilih DPR. Rupanya rakyat sudah lebih berpengalaman dan ketegangan dapat diatasi.

Rincian Peraih Suara 4 Partai Besar Pemilu 1955

Kontestan dalam Pemilihan Umum pertama ini terdiri dari partai-partai yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan organisasi-organisasi massa dan perorangan pun ada yang ikut menjadi kontestan dalam Pemilihan Umum pertama.

Dalam Pemilihan Umum pertama ini, empat partai muncul sebagai pemenang. Ialah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, tindak lanjut dari hasil Pemilihan Umum ini tidak memenuhi harapan rakyat. Lembaga-lembaga negara sebagai hasil Pemilihan Umum tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat.

  1. DPR hasil Pemilihan Umum tidak bekerja untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Anggota-anggota DPR hanya memperjuangkan kepentingan partainya masing-masing. Oleh karena itu, perselisihan antar partai tetap berjalan. Akibatnya stabilitas Politik tidak tercapai.
  2. Konstituante sebagai hasil Pemilihan Umum juga tak dapat menyelesaikan tugasnya. Dalam menyusun UUD, anggota-anggota Konstituante pun hanya memikirkan kepentingan partainya. Dalam sidang-sidang Konstituante terjadilah perdebatan sengit hingga berlarut-larut. Berikut ini rincian perolehan suara 4 partai besar pada pemilihan umum tahun 1955.
 
perolehan suara masyumi pada pemilu 1955
perolehan suara NU pada pemilu 1955
perolehan suara PKI pada pemilu 1955

Hasil perolehan kursi setiap fraksi pada Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955

No Fraksi  Perolehan Kursi
1
Fraksi Masyumi
60 anggota
2
Fraksi PNI
58 anggota
3
Fraksi NU
47 anggota
4
Fraksi PKI
32 anggota
5
Fraksi Nasional Progresif, yakni gabungan dari partai/ organisasi Baperki, Permai, Acoma, Murba, PRI, Gerindo, PIR, Wongsonegoro, dan anggota perseorangan R. Sujono Prawirosudarjo
11 anggota
6
Fraksi pendukung proklamasi yang terdiri dari wakil partai/organisasi IPKI, Partai Buruh, PRI, dan PRD
11 anggota
7
Fraksi PSII
8 anggota
8
Fraksi Parkindo
9 anggota
9
Fraksi pembangunan yang terdiri dari anggota-anggota yang di dalam pemilihan umum dicalonkan oleh PKI
7 anggota
10
Fraksi PSI
5 anggota
11
Fraksi Perti
4 anggota
12
Fraksi Gerakan Pembela Pancasila
2 anggota
13
Fraksi P3RI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)
2 anggota
14
Fraksi perseorangan AKUI
1 anggota
15
Fraksi PPTI 
1 anggota
16
Fraksi PIR Hazairin
1 anggota
17
Fraksi persatuan yang mewakili daerah Irian Barat
3 anggota
17
Tidak berfraksi
1 anggota
 
Jumlah
264 anggota
 
Demikian pembahasan tentang “Sejarah Pemilihan Umum 1955: Partai Peserta Pemilu dan Pemenangnya” yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca. Baca juga artikel Sejarah menarik lainnya di situs BerkasIlmu.com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *