Sistem Pemerintahan, Sistem Federasi, dan Sistem Kepartaian Setelah Kemerdekaan Indonesia

  • Whatsapp

Dalam kehidupan bernegara diterapkan sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu bangsa Indonesia terus berjuang mengisi kemerdekaan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang pokok-pokok pikirannya sebagai berikut.

  • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa awal proklamasi kemerdekaan, keadaan politik Indonesia belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan dan rintangan yang menghalangi perkembangan politik Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri.

Berikut ini artikel tentang Sistem Pemerintahan, Sistem Federasi, dan Sistem Kepartaian yang terbentuk pada masa awal Kemerdekaan Indonesia.

a. Sistem Pemerintahan

Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 negara Republik Indonesia mulai menata sistem pemerintahannya dengan sistem presidensial, yaitu suatu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Kabinet pertama dibentuk pada tanggal 2 September 1945.

Untuk menghindari adanya tuduhan bahwa pemerintah Indonesia bersifat diktator, yaitu presiden dibantu oleh komite nasional dan RI hanya memiliki satu partai politik yaitu PNI maka pemerintah mengeluarkan maklumat.

  1. Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
  2. Tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai-Partai Politik.
  3. Tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensial Menjadi Pemerintah Parlementer.

Dalam sistem parlemen, kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Sejak itu perdana menteri pertama RI dijabat oleh Sutan Syahrir.

b. Sistem Federasi

Setelah berlangsung KMB (Konferensi Meja Bundar), pada tanggal 2 November 1949 di Indonesia lahir negara federasi yang diberi nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terbagi dalam 7 negara bagian (RI, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Iawa Timur, Negara Madura, dan Negara Indonesia Timur), 9 satuan kenegaraan yang tegak berdiri (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah), serta daerah-daerah Indonesia selebihnya yang tidak termasuk 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan, antara lain Kotawaringin di Kalimantan Tengah dan Sabang di sebelah utara Aceh.

Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam Kabinet RIS antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan Hamid II, Arnold Mononutu, Heling Laoh, dan Anak Agung Gede Agung. Kabinet RIS merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang mengutamakan keahlian para anggotanya. Anggota kabinet kebanyakan terdiri dari orang-orang unitaris atau republiken. Anggota kabinet yang federalis yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung.

Dasar pembentukan negara federasi sangat lemah, karena tidak didukung oleh ikatan ideologi yang kuat dan tidak memiliki tujuan kenegaraan yang jelas. RIS juga tidak didukung oleh rakyat banyak. Eksistensi RIS sangat tergantung kepada kekuatan militer Belanda yang terdiri dari koninklijk leger atau tentara kerajaan dan Koninklijk Nederland Indes Leges atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. RIS harus menghadapi rongrongan yang didukung oleh kesatuan militer yang takut akan kehilangan haknya bila Belanda meninggalkan Indonesia.

Dengan adanya kondisi RIS yang demikian maka pantas RIS tidak bisa bertahan lama. Karena itu pada tanggal 19 Mei 1950 dibentuklah sebuah panitia gabungan RIS RI yang bertugas membuat rancangan UUD negara kesatuan. Panitia tersebut diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo. Rancangan undang-undang dasar selesai tanggal 20 Juli 1950, dan diserahkan kepada dewan perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan itu mengandung unsur-unsur UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 rancangan undang-undang dasar itu diterirna oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang undang dasar tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950).

Pada tanggal 17 Agustus 1950 R18 dengan resmi dibubarkan dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mengalami perubahan UUD maka sebagian besar rakyat Indonesia menganggap bahwa negara kesatuan yang baru itu masih merupakan kelanjutan dari RI Proklamasi 1945. Pelaksanaan demokrasi sejak itu adalah demokrasi parlementer yang liberal meniru sistem parlemen Belanda. Selama berlakunya sistem liberal maka kabinet jatuh bangun sebanyak tujuh kali selama 9 tahun. Program kabinet belum dapat diselesaikan, kabinet sudah jatuh, sehingga pembangunan terlambat. Dengan sistem liberal maka timbul gangguan keamanan, ideologi, kecemburuan sosial, dan rongrongan dari kaum kolonialis.

Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hubungannya dengan Belanda berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa hubungan selanjutnya antara Indonesia dan Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Kepentingan Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Akibat dari pembatalan tersebut, hubungan Indonesia-Belanda kian memburuk. Hal itu disebabkan keterlibatan orang-orang Belanda dalam berbagai kegiatan dan pemberontakan serta karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

c. Sistem Kepartaian

Berdasarkan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 22 Agustus 1945 ditetapkan berdirinya sebuah partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah agar rakyat diberi kebebasan mendirikan partai politik, pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945, yang isinya sebagai berikut.

  1. Pemerintah menganjurkan kepada rakyat agar mendirikan partai politik, dengan catatan partai-partai tersebut hendaknya memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan (partai sebagai alat perjuangan).
  2. Pemerintah menyukai adanya partai-partai politik agar aliran paham dalam masyarakat dapat dipimpin secara teratur.
  3. Pemerintah mengharapkan agar partai-partai politik segera lahir sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.

Dengan lahirnya maklumat pemerintah tersebut yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta, sejak saat itu bermunculan partai politik yang bagaikan cendawan di musim hujan. Partai-partai tersebut misalnya Partai Masyumi (Majelis Suro Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), PBI (Partai Buruh Indonesia), Partai Katolik, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Rakyat Jelata, Partai Rakyat Sosialis, dan Partai Rakyat Marhaen.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *